Beijing Desak AS Berhenti Gunakan China Sebagai Alasan Ambil Greenland

Beijing (KABARIN) - Kementerian Luar Negeri China meminta Amerika Serikat untuk tidak lagi menjadikan China sebagai dalih dalam upaya menguasai Greenland.

“Kami mendesak AS untuk berhenti menggunakan apa yang disebut 'ancaman China' sebagai dalih untuk mencari keuntungan pribadi,” ujar Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China Guo Jiakun saat konferensi pers di Beijing, Senin.

Presiden AS Donald Trump beberapa kali menyatakan bahwa Denmark dianggap tidak cukup kuat untuk menjaga Greenland dari kemungkinan ancaman Rusia atau China. Trump menekankan bahwa AS perlu menguasai Greenland demi keamanan nasionalnya.

“China telah menyatakan posisinya pada beberapa kesempatan mengenai Greenland. Hukum internasional yang didasari oleh tujuan dan prinsip Piagam PBB adalah fondasi tatanan internasional saat ini dan harus ditegakkan,” tambah Guo Jiakun.

Trump sebelumnya menyebut Denmark hanya menempatkan satu kereta luncur anjing di Greenland melalui Sirius Dog Sled Patrol, sehingga ia menilai pertahanan pulau itu tidak memadai.

Pada Sabtu 17 Januari, Trump mengumumkan akan mengenakan tarif 10 persen pada produk dari delapan negara Eropa termasuk Denmark, Norwegia, Swedia, Prancis, Jerman, Inggris, Belanda, dan Finlandia mulai 1 Februari. Tarif ini akan naik menjadi 25 persen pada Juni sebagai respons atas penolakan negara-negara tersebut terhadap rencana pengambilalihan Greenland oleh AS.

Menanggapi hal itu, delapan negara Eropa mengeluarkan pernyataan bersama pada Minggu yang mengecam ancaman AS dan menegaskan komitmen mereka pada keamanan kawasan Arktik. Selain itu, mereka berencana mengirim pasukan ke Greenland bekerja sama dengan NATO, seiring Denmark memperkuat pasukannya di pulau tersebut.

Sementara itu, Senat AS dari Partai Demokrat berencana mengajukan rancangan undang-undang untuk menghentikan rencana tarif Trump terhadap negara-negara Eropa. Greenland sendiri merupakan wilayah otonom Denmark dengan sumber daya mineral melimpah dan lokasi yang strategis, meski urusan luar negeri dan pertahanannya tetap di tangan Kopenhagen.